Kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak diatur secara tegas, sehingga tidak diketahui dimana letak kedudukannya dan lembaga mana yang berhak melakukan Judicial Review terhadapnya.
Bulan: Agustus 2024
Membangun Moralitas dan Hukum sebagai Integrative Mechanism di Masyarakat dalam Perspektif Hukum Progresif
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan moralitas pada praktik berhukum diIndonesia. Hal ini dikarenakan bahwa realitas praktik berhukum saat ini didominasi oleh fenomenapositivistik-legalistik yang mengutamakan teks tetapi menggelapkan makna moralitas dalamberhukum. Aspek moralitas dalam hukum seakan tenggelam dalam praktik hukum yangmendewakan tekstual undang-undang tetapi melalaikan esensi moral dalam undang-undang.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang…
Apakah Hukum Itu Harus Tertulis? Sebuah Tinjauan Kritis
Adam Ilyas – Artikel ini membahas apakah hukum harus selalu tertulis dengan meninjau peran hukum tertulis dan tidak tertulis dalam sistem hukum Indonesia, serta pentingnya keseimbangan antara keduanya dalam menghadapi perubahan sosial. Pendahuluan Dalam perdebatan mengenai apa yang disebut sebagai “hukum,” sering kali muncul pertanyaan mendasar: apakah hukum itu harus selalu tertulis? Secara konvensional, hukum…
Politik ‘Mengontrol’ Hukum
Hukum kini dikendalikan politik, kehilangan esensinya sebagai alat keadilan, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan ketidakpastian hukum.